JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 380 hasil yang relevan dengan "studi implementasi program alokasi dana "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
249/PMK.02/2011

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PENGESAHAN DOKUMEN
247/PMK.02/2012

Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
159/PMK.05/2018

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

  • Ditetapkan: 14 Des 2018
  • Diundangkan: 21 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
124/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2015
  • Diundangkan: 30 Jun 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERPENDAPATAN RENDAH | BIDANG ANGGARAN
237/PMK.02/2012

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN | IURAN PENSIUN
243/PMK.02/2016

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. ASKES
35/PMK.02/2011

Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Askes (Persero).

  • Ditetapkan: 28 Feb 2011
  • Diundangkan: 28 Feb 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
212/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTANGGUNGJAWABAN | PENDANAAN
139/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

  • Ditetapkan: 23 Jul 2015
  • Diundangkan: 23 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | BIDANG UMUM
161/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 14 Nov 2017
  • Diundangkan: 14 Nov 2017
  • 1
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • ...
  • 38

Loading...
Quick Look - ??
  • implementasi alokasi dana...
  • evaluasi program keuangan...
  • transparansi pengelolaan anggaran...
  • efektivitas penggunaan dana...
  • pengawasan anggaran daerah...