JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.349 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
    195/PMK.08/2015

    Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

    • Ditetapkan: 26 Okt 2015
    • Diundangkan: 27 Okt 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
      235/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
      75/PMK.08/2013

      Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 08 Apr 2013
      • Diundangkan: 08 Apr 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
      184/PMK.05/2011

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

      • Ditetapkan: 22 Nov 2011
      • Diundangkan: 22 Nov 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
      56/PMK.02/2010

      Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 02 Mar 2010
      • Diundangkan: 02 Mar 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. ASKES
      35/PMK.02/2011

      Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Askes (Persero).

      • Ditetapkan: 28 Feb 2011
      • Diundangkan: 28 Feb 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 327
        • 328
        • 329
        • ...
        • 335
        Quick Look - ??