JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 405 hasil yang relevan dengan "e-akuntansi "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGELOLAAN | PENJAMINAN PEMERINTAH
183/PMK.08/2018

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
263/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XVIII/2020

Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | KEMENTERIAN AGAMA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    81/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

    • Ditetapkan: 22 Apr 2015
    • Diundangkan: 22 Apr 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | RUMAH SAKIT BHAYANGKARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    9/PMK.05/2014

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 15 Jan 2014
    • Diundangkan: 15 Jan 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PELAPORAN ASET
    02/PMK.05/2011

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

    • Ditetapkan: 04 Jan 2011
    • Diundangkan: 05 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
    220/PMK.05/2016

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH | PETA KAPASITAS FISKAL
    119/PMK.07/2017

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2017
    • Diundangkan: 31 Agu 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | UNIVERSITAS UDAYANA
    51/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 16 Mar 2015
    • Diundangkan: 16 Mar 2015
    • 1
    • ...
    • 32
    • 33
    • 34
    • ...
    • 41

    Loading...
    Quick Look - ??
    • e-akuntansi Indonesia...
    • penerapan e-akuntansi di instansi pemerintah...
    • manfaat e-akuntansi untuk transparansi keuangan...
    • sistem e-akuntansi dalam pengelolaan anggaran...
    • audit e-akuntansi dan akuntabilitas publik...