JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 467 hasil yang relevan dengan "inovasi layanan publik untuk pendapatan daerah "
    Dalam 0.033 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
    199/PMK.012/2020

    Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

    • Ditetapkan: 16 Des 2020
    • Diundangkan: 17 Des 2020
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      6/PUU-XVIII/2020

      menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          36 P/HUM/2020

          Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
            39 P/HUM/2020

            Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              41 P/HUM/2020

              Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

                Relevan terhadap dan

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                58 P/HUM/2020

                Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

                  Relevan terhadap dan

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
                  190/PMK.08/2015

                  Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

                  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
                  • Diundangkan: 08 Okt 2015

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
                  209/PMK.06/2019

                  Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan P...

                  • Ditetapkan: 31 Des 2019
                  • Diundangkan: 31 Des 2019

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • ...
                  • 32
                  • 33
                  • 34
                  • ...
                  • 47
                  Quick Look - ??