JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 377 hasil yang relevan dengan "sinergi antara kebijakan fiskal dan pendidikan "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      18/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
        143/PMK.02/2015

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 24 Jul 2015
        • Diundangkan: 24 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
        266/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        88/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | KREDIT PROGRAM
          155/PMK.05/2018

          Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

          • Ditetapkan: 11 Des 2018
          • Diundangkan: 12 Des 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
          224/PMK.05/2016

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
          19/PMK.03/2018

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

          • Ditetapkan: 19 Feb 2018
          • Diundangkan: 19 Feb 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
          260/PMK.08/2016

          Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          • 1
          • ...
          • 32
          • 33
          • 34
          • ...
          • 38

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan fiskal untuk pendidikan...
          • sinergi anggaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi...
          • dampak investasi pendidikan terhadap pendapatan nasional...
          • peran Kementerian Keuangan dalam pembiayaan pendidikan...
          • optimalisasi alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan...