31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 1

Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 28 Jun 2002
• Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 76

Kpres 104 TAHUN 2003

Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara.

• Ditetapkan: 31 Des 2003
• Diundangkan: 31 Des 2003

Relevan terhadapPasal 6 dan Pasal 1

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 53 dan Pasal 1

PP 24 TAHUN 2005

Standar Akuntansi Pemerintah

• Ditetapkan: 13 Jun 2005
• Diundangkan: 13 Jun 2005

Relevan terhadapPasal 1

PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

• Ditetapkan: 18 Okt 2004
• Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 49 dan Pasal 50

PP 21 TAHUN 2003

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

• Ditetapkan: 31 Mar 2019

Relevan terhadapPasal 4

PP 5 TAHUN 2006

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

• Ditetapkan: 23 Feb 2006
• Diundangkan: 23 Feb 2006

PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 17 Feb 2003
• Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadapPasal 1

141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Agu 2009
• Diundangkan: 31 Agu 2009