JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan
Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
MINYAK DAN GAS BUMI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
222/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
225/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
PENERUSAN PINJAMAN | DIPA
227/PMK.05/2011

Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Pene...

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERTAMBANGAN PANAS BUMI
223/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | PERENCANAAN KEBUTUHAN
226/PMK.06/2011

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 20 Des 2011
Thumbnail
MINYAK DAN GAS BUMI | PROVINSI PAPUA BARAT
221/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 201...

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL
220/PMK.07/2011

Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 19 Des 2011
  • Diundangkan: 19 Des 2011
Thumbnail
PRAJURIT | TENTARA NASIONAL INDONESIA
228/PMK.05/2011

Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

  • Ditetapkan: 20 Des 2011
  • Diundangkan: 20 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011
Thumbnail
ALOKASI KURANG BAYAR | PROVINSI PAPUA BARAT
229/PMK.07/2011

Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan ...

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011
  • 1
  • ...
  • 336
  • 337
  • 338
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)