JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 389 hasil yang relevan dengan "data perpajakan "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | VERIFIKASI
146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi.

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
41 P/HUM/2015

Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    NPWP | PENGUSAHA KENA PAJAK
    73/PMK.03/2012

    Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan...

    • Ditetapkan: 14 Mei 2012
    • Diundangkan: 15 Mei 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    64/PUU-X/2012

    Pengujian UU Nomor 10/1998

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SANKSI ADMINISTRASI | SURAT TAGIHAN PAJAK
        8/PMK.03/2013

        Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

        • Ditetapkan: 02 Jan 2013
        • Diundangkan: 02 Jan 2013

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-XI/2013

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2007 dan UU Lelang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DIPA | BIDANG ANGGARAN
          9/PMK.02/2017

          Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

          • Ditetapkan: 30 Jan 2017
          • Diundangkan: 30 Jan 2017
          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          23/PUU-IX/2011

          Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 33
            • 34
            • 35
            • ...
            • 39

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pajak penghasilan...
            • kepatuhan pajak...
            • reformasi perpajakan...
            • sistem administrasi perpajakan...
            • insentif pajak untuk investasi...