JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 366 hasil yang relevan dengan "platform e-Filing yang efektif "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
151/PMK.05/2011

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 12 Sep 2011
  • Diundangkan: 12 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KESEHATAN | JAMINAN
PERPRES 12 TAHUN 2013

Jaminan Kesehatan.

  • Ditetapkan: 18 Jan 2013
  • Diundangkan: 18 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMILIHAN | PINJAMAN DALAM NEGERI
      90/PMK.08/2010

      Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2010
      • Diundangkan: 21 Apr 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      46/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
        259/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | VERIFIKASI
        146/PMK.03/2012

        Tata Cara Verifikasi.

        • Ditetapkan: 10 Sep 2012
        • Diundangkan: 10 Sep 2012

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        91/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          73 P/HUM/2013

          Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

            Relevan terhadap dan

            • 1
            • ...
            • 33
            • 34
            • 35
            • 36
            • 37

            Loading...
            Quick Look - ??
            • e-Filing pajak...
            • sistem pelaporan keuangan digital...
            • aplikasi administrasi perpajakan...
            • inovasi layanan publik kementerian keuangan...
            • teknologi informasi untuk transparansi anggaran...