JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 345 hasil yang relevan dengan "strategi peningkatan pendapatan asli daerah "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
      76/PMK.01/2009

      Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2009
      • Diundangkan: 21 Apr 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      128/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA PEMERINTAH
        PP 20 TAHUN 2004

        Rencana Kerja Pemerintah

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        PP 21 TAHUN 2004

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENATAAN RUANG
        UU 24 TAHUN 1992

        Penataan Ruang.

        • Ditetapkan: 13 Okt 1992
        • Diundangkan: 13 Okt 1992

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM UMUM
        Media Keuangan Maret 2020 - Umpan Jitu Akselerasi Investasi

        Biro KLI Kementerian Keuangan

        • Diterbitkan: 01 Mar 2020

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM UMUM
        Media Keuangan Sept 2020 - Siap Mengantisipasi dan Memitigasi

        Biro KLI Kementerian Keuangan

        • Diterbitkan: 01 Sep 2020

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 33
        • 34
        • 35

        Loading...
        Quick Look - ??
        • strategi pengelolaan pajak daerah...
        • optimalisasi sektor pariwisata untuk PAD...
        • pengembangan e-commerce lokal...
        • pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik...
        • peningkatan partisipasi masyarakat dalam pajak daerah...