JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 445 hasil yang relevan dengan "Kebijakan fiskal "
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    113/PMK.08/2013

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2013
    • Diundangkan: 01 Agu 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    28/PUU-IX/2011

    Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
      124/PMK.07/2015

      Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

      • Ditetapkan: 30 Jun 2015
      • Diundangkan: 30 Jun 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | BIDANG ANGGARAN
      9/PMK.02/2017

      Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

      • Ditetapkan: 30 Jan 2017
      • Diundangkan: 30 Jan 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      21 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
        177/PMK.02/2014

        Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

        • Ditetapkan: 28 Agu 2014
        • Diundangkan: 28 Agu 2014

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        50/PMK.07/2017

        Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 04 Apr 2017
        • Diundangkan: 04 Apr 2017

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
        210/PMK.02/2019

        Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

        • Ditetapkan: 31 Des 2019
        • Diundangkan: 31 Des 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PEMBAYARAN KEMBALI
        218/PMK.02/2014

        Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan...

        • Ditetapkan: 05 Des 2014
        • Diundangkan: 05 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
        95/PMK.08/2017

        Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

        • Ditetapkan: 17 Jul 2017
        • Diundangkan: 17 Jul 2017

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 35
        • 36
        • 37
        • ...
        • 45
        Quick Look - ??