JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 400 hasil yang relevan dengan "teknologi blockchain untuk transparansi anggaran "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      12/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        124/PMK.02/2016

        Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

        • Ditetapkan: 08 Agu 2016
        • Diundangkan: 08 Agu 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BANTUAN SOSIAL | BELANJA
        81/PMK.05/2012

        Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 01 Jun 2012
        • Diundangkan: 01 Jun 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
        111/PMK.07/2012

        Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Jun 2012
        • Diundangkan: 29 Jun 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        28/PUU-IX/2011

        Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          71/PUU-IX/2011

          Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
            112/PMK.07/2016

            Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

            • Ditetapkan: 12 Jul 2016
            • Diundangkan: 12 Jul 2016
            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            63/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

              • 1
              • ...
              • 35
              • 36
              • 37
              • ...
              • 40

              Loading...
              Quick Look - ??
              • transparansi anggaran blockchain...
              • teknologi blockchain untuk akuntabilitas...
              • smart contracts dalam pengelolaan anggaran...
              • audit berbasis blockchain untuk keuangan publik...
              • implementasi blockchain di sektor pemerintahan...