JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.007 detik
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 65 TAHUN 2009

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Okt 2009
  • Diundangkan: 31 Okt 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA | PEMBENTUKAN
PERPRES 47 TAHUN 2009

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2009
  • Diundangkan: 03 Nov 2009
Thumbnail
LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
UU 32 TAHUN 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2009
  • Diundangkan: 03 Nov 2009
Thumbnail
OTONOMI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2010
161/PMK.07/2009

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun An...

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
PANAS BUMI | SUMBER DAYA ALAM
163/PMK.07/2009

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
164/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
PENANGGULANGAN KEMISKINAN | PENDANAAN
168/PMK.07/2009

Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | OTONOMI KHUSUS
160/PMK.07/2009

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
169/PMK.05/2009

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009
  • 1
  • ...
  • 366
  • 367
  • 368
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??