JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 376 hasil yang relevan dengan "dokumen identitas "
Dalam 0.038 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | VERIFIKASI
146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi.

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTAHANAN NEGARA | PEMBEBASAN BEA MASUK
        107/PMK.04/2009

        Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

        • Ditetapkan: 12 Jun 2009
        • Diundangkan: 12 Jun 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENGELUARAN | BARANG KENA CUKAI
          235/PMK.04/2009

          Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

          • Ditetapkan: 30 Des 2009
          • Diundangkan: 30 Des 2009
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
          UU 15 TAHUN 2002

          Tindak Pidana Pencucian Uang.

          • Ditetapkan: 17 Apr 2002
          • Diundangkan: 17 Apr 2002

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          41/PMK.09/2010

          Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 22 Feb 2010
          • Diundangkan: 22 Feb 2010
          • 1
          • ...
          • 36
          • 37
          • 38

          Loading...
          Quick Look - ??
          • dokumen identitas elektronik...
          • pengelolaan data kependudukan...
          • kebijakan verifikasi identitas...
          • sistem keamanan data pribadi...
          • integrasi identitas dalam layanan publik...