JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 418 hasil yang relevan dengan "visualisasi data keuangan program seni "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
250/PMK.05/2012

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
146/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

  • Ditetapkan: 30 Jul 2015
  • Diundangkan: 30 Jul 2015
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    165/PMK.02/2011

    Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

    • Ditetapkan: 17 Okt 2011
    • Diundangkan: 17 Okt 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG IMPOR | PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
    34/PMK.010/2017

    Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

    • Ditetapkan: 01 Mar 2017
    • Diundangkan: 01 Mar 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
    190/PMK.05/2012

    Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2012
    • Diundangkan: 29 Nov 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | LAPORAN KEUANGAN
    210/PMK.05/2013

    Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    129/PMK.08/2011

    Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 15 Agu 2011
    • Diundangkan: 15 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM TATA NEGARA
    25/PUU-IX/2011

    Uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I aya...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
      224/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      • 1
      • ...
      • 36
      • 37
      • 38
      • ...
      • 42

      Loading...
      Quick Look - ??
      • visualisasi anggaran pemerintah...
      • analisis data keuangan publik...
      • infografis laporan keuangan...
      • perbandingan pengeluaran daerah...
      • pemantauan kinerja fiskal...