JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 405 hasil yang relevan dengan "regulasi pasar modal yang transparan "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INDONESIA | TATA KELOLA
141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
31/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
    03/PMK.06/2011

    Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 06 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    73 P/HUM/2013

    Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENURUNAN TARIF PAJAK | PAJAK PENGHASILAN BADAN
        PP 81 TAHUN 2007

        Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

        • Ditetapkan: 28 Des 2007
        • Diundangkan: 28 Des 2007

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
        247/PMK.07/2015

        Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

        • Ditetapkan: 29 Des 2015
        • Diundangkan: 29 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
        179/PMK.06/2009

        Penilaian Barang Milik Negara.

        • Ditetapkan: 16 Nov 2009
        • Diundangkan: 19 Nov 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        230/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Hibah.

        • Ditetapkan: 21 Des 2011
        • Diundangkan: 21 Des 2011
        • 1
        • ...
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41

        Loading...
        Quick Look - ??
        • regulasi pasar modal transparan...
        • kebijakan investasi yang adil...
        • perlindungan investor pasar modal...
        • transparansi laporan keuangan...
        • tata kelola perusahaan yang baik...