JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 418 hasil yang relevan dengan "data open government dalam perpajakan "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2011
  • Diundangkan: 06 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

  • Ditetapkan: 30 Sep 2015
  • Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    266/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-X/2012

    PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      27/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
        248/PMK.05/2012

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 28 Des 2012
        • Diundangkan: 28 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
        37/PMK.04/2013

        Toko Bebas Bea.

        • Ditetapkan: 27 Feb 2013
        • Diundangkan: 27 Feb 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
        249/PMK.05/2010

        Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

        • Ditetapkan: 27 Des 2010
        • Diundangkan: 27 Des 2010

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
        87/PMK.05/2009

        Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

        • Ditetapkan: 30 Apr 2009
        • Diundangkan: 30 Apr 2009
        • 1
        • ...
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41
        • 42

        Loading...
        Quick Look - ??
        • open government dalam perpajakan...
        • transparansi perpajakan...
        • data publik pajak...
        • partisipasi masyarakat dalam perpajakan...
        • akuntabilitas keuangan negara...