JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 45 hasil yang relevan dengan "Implikasi Hukum Data Protection E-commerce "
Dalam 0.081 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        58/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          18/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            31 P/HUM/2017

            Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
              143/PMK.02/2015

              Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

              • Ditetapkan: 24 Jul 2015
              • Diundangkan: 24 Jul 2015
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
              25/PUU-XII/2014

              Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

                Relevan terhadap

                • 1
                • 2
                • 3
                • 4
                • 5

                Loading...
                Quick Look - ??
                • Implikasi hukum perlindungan data konsumen e-commerce...
                • Regulasi perlindungan data pribadi di sektor e-commerce...
                • Tanggung jawab penyedia layanan e-commerce terhadap data pengguna...
                • Penegakan hukum perlindungan data dalam transaksi online...
                • Kebijakan kementerian keuangan terkait perlindungan data di e-commerce...