JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "Keberlanjutan Anggaran Negara "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH DAERAH | TATA CARA
PMK 107 TAHUN 2023

Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 05 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
    9/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

    • Ditetapkan: 05 Feb 2020
    • Diundangkan: 05 Feb 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
    197/PMK.07/2020

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

    • Ditetapkan: 14 Des 2020
    • Diundangkan: 15 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
    48/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

    • Ditetapkan: 05 Apr 2019
    • Diundangkan: 09 Apr 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    173/PMK.06/2020

    Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    • Ditetapkan: 27 Okt 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    10/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      37/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        50/PMK.07/2017

        Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 04 Apr 2017
        • Diundangkan: 04 Apr 2017
        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Keberlanjutan fiskal...
        • Pengelolaan anggaran yang efisien...
        • Investasi berkelanjutan...
        • Kebijakan perpajakan yang responsif...
        • Pengembangan ekonomi hijau...