JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 58 hasil yang relevan dengan "Sanksi pembayaran NPWP "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
EODB | PENGUSAHA KENA PAJAK | NPWP
147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

  • Ditetapkan: 31 Okt 2017
  • Diundangkan: 30 Okt 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2012
  • Diundangkan: 29 Nov 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
27/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
59/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
    39/PMK.03/2016

    Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

    • Ditetapkan: 22 Mar 2016
    • Diundangkan: 22 Mar 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBERIAN IMBALAN BUNGA | BIDANG PAJAK
    186/PMK.03/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

    • Ditetapkan: 30 Sep 2015
    • Diundangkan: 30 Sep 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
    PER-16/BC/2016

    Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

    • Ditetapkan: 29 Apr 2016
    • Diundangkan: 29 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KREDIT PROGRAM
    155/PMK.05/2018

    Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

    • Ditetapkan: 11 Des 2018
    • Diundangkan: 12 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH PABEAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    171/PMK.03/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6

    Loading...
    Quick Look - ??
    • sanksi keterlambatan NPWP...
    • pengenaan denda pajak...
    • kewajiban pelaporan SPT...
    • konsekuensi tidak mendaftar NPWP...
    • kebijakan administrasi perpajakan...