JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 234 hasil yang relevan dengan "analisis biaya-manfaat proyek publik "
    Dalam 0.018 detik
    Thumbnail
    CIPTA KERJA | CIPTA KERJA | KEPENTINGAN UMUM
    PP 19 TAHUN 2021

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    • Ditetapkan: 02 Feb 2021
    • Diundangkan: 02 Feb 2021

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | LEMBAGA KEUANGAN | JAMINAN PEMERINTAH
    189/PMK.08/2015

    Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kep...

    • Ditetapkan: 06 Okt 2015
    • Diundangkan: 08 Okt 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
    UU 1 TAHUN 2022

    Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

    • Ditetapkan: 05 Jan 2022
    • Diundangkan: 05 Jan 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    JENIS DAN TARIF | BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    180/PMK.02/2021

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang Berlaku pada Kementeria...

    • Ditetapkan: 07 Des 2021
    • Diundangkan: 07 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ANALIS ANGGARAN | STANDAR KOMPETENSI
    103/PMK.02/2017

    Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2017
    • Diundangkan: 18 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PMK 136 TAHUN 2024

    Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

    • Ditetapkan: 31 Des 2024
    • Diundangkan: 31 Des 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PMK 22 TAHUN 2024

    Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

    • Ditetapkan: 16 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    PMK 89 TAHUN 2023

    Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

    • Ditetapkan: 31 Agu 2023
    • Diundangkan: 11 Sep 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENERUSAN PINJAMAN | PEMERINTAH DAERAH
    108/PMK.05/2016

    Tata Cara Penerusan Pinjaman dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 01 Jul 2016
    • Diundangkan: 01 Jul 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PP 39 TAHUN 2023

    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

    • Ditetapkan: 25 Jul 2023
    • Diundangkan: 25 Jul 2023
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • ...
    • 24
    Quick Look - ??