JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 443 hasil yang relevan dengan "aplikasi e-budgeting untuk transparansi "
Dalam 0.038 detik
Thumbnail
INSENTIF | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 61 TAHUN 2024

Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 11 Sep 2024
  • Diundangkan: 19 Sep 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-24/PB/2020

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web

  • Ditetapkan: 10 Des 2020
  • Diundangkan: 10 Des 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA NASKAH DINAS | TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
164/PMK.01/2021

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 22 Nov 2021
  • Diundangkan: 23 Nov 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA | PEMBENTUKAN
PMK 64 TAHUN 2024

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

  • Ditetapkan: 19 Sep 2024
  • Diundangkan: 04 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 136 TAHUN 2024

Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
1/KN/2022

Penggunaan Fitur Perekaman Billing pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

  • Ditetapkan: 22 Jul 2022
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 7 TAHUN 2024

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 13 Feb 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | DANA DESA | PENGGUNAAN
PMK 108 TAHUN 2024

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
75/PMK.05/2022

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 14 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 45

Loading...
Quick Look - ??
  • e-budgeting transparansi anggaran...
  • aplikasi pengelolaan keuangan publik...
  • digitalisasi anggaran pemerintah...
  • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
  • akuntabilitas penggunaan dana publik...