9/PMK.03/2013

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

• Ditetapkan: 02 Jan 2013
• Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadapPasal 15

104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

• Ditetapkan: 30 Jun 2016
• Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadapPasal 31

61/PMK.01/2012

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

• Ditetapkan: 26 Apr 2012
• Diundangkan: 26 Apr 2012

Relevan terhadapPasal 7

133/PMK.03/2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

• Ditetapkan: 21 Sep 2018
• Diundangkan: 27 Sep 2018

159/PMK.05/2018

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

• Ditetapkan: 14 Des 2018
• Diundangkan: 21 Des 2018

Relevan terhadapPasal 1

148/PMK.04/2015

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Jul 2015
• Diundangkan: 04 Agu 2015

199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

• Ditetapkan: 16 Des 2020
• Diundangkan: 17 Des 2020

171/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

• Ditetapkan: 23 Nov 2017
• Diundangkan: 23 Nov 2017

19/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

• Ditetapkan: 19 Feb 2018
• Diundangkan: 19 Feb 2018

200/PMK.01/2016

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

• Ditetapkan: 27 Des 2016
• Diundangkan: 27 Des 2016