JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 623 hasil yang relevan dengan "kebijakan pajak untuk pemberdayaan komunitas "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PMK 93 TAHUN 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 10 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH | PELAKSANAAN
PMK 92 TAHUN 2023

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 61 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

  • Ditetapkan: 09 Jun 2023
  • Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
OBLIGASI | DAERAH
PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 06 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERPAJAKAN | PETUNJUK TEKNIS
PMK 108 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 38 TAHUN 2023

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis B...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2023
  • Diundangkan: 29 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BARANG KENA PAJAK
PMK 131 TAHUN 2024

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Paja...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
206/PMK.07/2022

Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 63

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan pajak untuk pemberdayaan ekonomi lokal...
  • insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah...
  • transparansi pajak dalam pembangunan komunitas...
  • pajak berkelanjutan untuk pengembangan sosial...
  • kontribusi pajak dalam program pemberdayaan masyarakat...