JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 62 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan bencana "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | WAJIB PAJAK | INSENTIF PAJAK
9/PMK.03/2021

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 01 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | PERUBAHAN KEDUA
149/PMK.03/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 20...

  • Ditetapkan: 25 Okt 2021
  • Diundangkan: 26 Okt 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
82/PMK.03/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 01 Jul 2021
  • Diundangkan: 01 Jul 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
86/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 16 Jul 2020
  • Diundangkan: 16 Jul 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 145 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
75/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kebijakan perpajakan bencana...
    • insentif pajak untuk daerah terkena bencana...
    • reformasi perpajakan pascabencana...
    • pemulihan ekonomi melalui kebijakan pajak...
    • dukungan fiskal untuk mitigasi bencana...