JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 77 hasil yang relevan dengan "konsumsi publik "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
63 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    34 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      05 P/HUM/2018

      Uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf B PMK No 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang termasuk dalam jenis barang yang...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        39 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          36 P/HUM/2020

          Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            36 P/HUM/2020

            Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              32 P/HUM/2018

              Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                57/PUU-XIV/2016

                Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
                  59/PUU-XIV/2016

                  Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

                    Relevan terhadap

                    Thumbnail
                    Tidak Berlaku
                    SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
                    199/PMK.012/2020

                    Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

                    • Ditetapkan: 16 Des 2020
                    • Diundangkan: 17 Des 2020
                    • 1
                    • 2
                    • 3
                    • 4
                    • 5
                    • ...
                    • 8

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • pengelolaan anggaran publik...
                    • kebijakan fiskal dan dampaknya...
                    • transparansi dalam pengeluaran negara...
                    • efektivitas program sosial pemerintah...
                    • partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan...