JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 439 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan big data dalam pengawasan pajak "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 13 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 28 Feb 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 50 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 10 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

  • Ditetapkan: 27 Feb 2023
  • Diundangkan: 27 Feb 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENCEMARAN LINGKUNGAN
PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

  • Ditetapkan: 20 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBEBASAN | BIDANG PAJAK
PMK 60 TAHUN 2023

Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

  • Ditetapkan: 09 Jun 2023
  • Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PMK 93 TAHUN 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 10 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
RETRIBUSI DAERAH | PAJAK DAERAH
PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 44

Loading...
Quick Look - ??
  • pemanfaatan big data dalam audit pajak...
  • analisis data untuk penghindaran pajak...
  • teknologi informasi dalam pengawasan pajak...
  • efektifitas big data di sektor perpajakan...
  • pengembangan kebijakan pajak berbasis data analitik...