JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 136 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan data transaksi "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
213/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

  • Ditetapkan: 28 Des 2022
  • Diundangkan: 29 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
PMK 172 TAHUN 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
214/PMK.02/2021

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
230/PMK.06/2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 44 TAHUN 2022

Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Ditetapkan: 02 Des 2022
  • Diundangkan: 02 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
OBJEK PAJAK BUMI | PERUBAHAN
234/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi da...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PERJANJIAN | PEMBAYARAN
PMK 1 TAHUN 2024

Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | MUATAN KAPAL TENGGELAM | BARANG MILIK NEGARA
PMK 169 TAHUN 2023

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
201/PMK.04/2020

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 14

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis data transaksi...
  • pemantauan keuangan negara...
  • optimalisasi pendapatan pajak...
  • transparansi anggaran publik...
  • evaluasi kinerja pengeluaran pemerintah...