JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 102 hasil yang relevan dengan "pengaruh sosial "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
UU 29 TAHUN 2007

Pemerintahan Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 30 Jul 2007
  • Diundangkan: 30 Jul 2007
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENUNDAAN
UU 37 TAHUN 2004

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  • Ditetapkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
DIPERBOLEHKAN BEKERJA | KONVENSI ILO
UU 20 TAHUN 1999

Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

  • Ditetapkan: 07 Mei 1999
  • Diundangkan: 07 Mei 1999
Thumbnail
PENATAAN RUANG
UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang

  • Ditetapkan: 13 Okt 1992
  • Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ASURANSI | USAHA
UU 2 TAHUN 1992

Usaha Perasuransian

  • Ditetapkan: 11 Feb 1992
  • Diundangkan: 11 Feb 1992

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
KOPERASI | KETENTUAN POKOK
UU 12 TAHUN 1967

Pokok-Pokok Perkoperasian

  • Ditetapkan: 18 Des 1967
  • Diundangkan: 18 Des 1967

Relevan terhadap

Thumbnail
POKOK-POKOK AGRARIA | PERATURAN DASAR
UU 5 TAHUN ~1960

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

  • Ditetapkan: 24 Sep 1960
  • Diundangkan: 24 Sep 1960
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • pengaruh sosial terhadap pengelolaan anggaran...
  • dampak kebijakan fiskal pada masyarakat...
  • peran komunikasi keuangan dalam meningkatkan kesadaran publik...
  • respons masyarakat terhadap program subsidi...
  • pengaruh pendidikan keuangan terhadap perilaku ekonomi masyarakat...