JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 67 hasil yang relevan dengan "sistem deteksi fraud transaksi online "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
13/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    57/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      59/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        198/PMK.07/2021

        Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

        • Ditetapkan: 22 Des 2021
        • Diundangkan: 23 Des 2021

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PROGRAM PEN
        101/PMK.07/2020

        Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

        • Ditetapkan: 05 Agu 2020
        • Diundangkan: 05 Agu 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
        6/PMK.05/2019

        Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

        • Ditetapkan: 29 Jan 2019
        • Diundangkan: 29 Jan 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | COVID-19 | HUKUM KEUANGAN NEGARA | COVID-19
        35/PMK.07/2020

        Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghad...

        • Ditetapkan: 16 Apr 2020
        • Diundangkan: 16 Apr 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
        130/PMK.07/2019

        Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

        • Ditetapkan: 13 Sep 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
        188/PMK.05/2017

        Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

        • Ditetapkan: 08 Des 2017
        • Diundangkan: 08 Des 2017

        Relevan terhadap

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sistem deteksi fraud transaksi...
        • teknologi analisis data keuangan...
        • keamanan transaksi online...
        • pencegahan penipuan digital...
        • regulasi transaksi keuangan aman...