JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 66 hasil yang relevan dengan "sistem monitoring investasi "
Dalam 0.055 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 135 TAHUN 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-2/BC/2019

      Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

      • Ditetapkan: 13 Feb 2019
      • Diundangkan: 13 Feb 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
      6/PMK.05/2019

      Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

      • Ditetapkan: 29 Jan 2019
      • Diundangkan: 29 Jan 2019

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sistem monitoring investasi daerah...
      • analisis risiko investasi pemerintah...
      • teknologi informasi untuk pengawasan investasi...
      • laporan kinerja investasi...
      • transparansi dalam pengelolaan dana investasi...