JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 71 hasil yang relevan dengan "subsidi sektor industri Uni Eropa "
Dalam 0.052 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
58 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    16/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      32 P/HUM/2018

      Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        64/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          39/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuala...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
            PERPRES 82 TAHUN 2020

            Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

            • Ditetapkan: 20 Jul 2020
            • Diundangkan: 20 Jul 2020

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA
            102/PUU/XVI/2018

            Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
              118/PMK.01/2021

              Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

              • Ditetapkan: 08 Sep 2021
              • Diundangkan: 09 Sep 2021
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
              25/PUU-XII/2014

              Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                32/PUU-XVIII/2020

                Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
                  • 5
                  • ...
                  • 8

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • subsidi industri Uni Eropa...
                  • kebijakan fiskal sektor industri...
                  • dukungan ekonomi Uni Eropa...
                  • regulasi subsidi industri...
                  • dampak subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi...