JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 53 hasil yang relevan dengan "sukuk nasional "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2016 | APBN
UU 14 TAHUN 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 25 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2015
UU 27 TAHUN 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

  • Ditetapkan: 14 Okt 2014
  • Diundangkan: 14 Okt 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2010 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 47 TAHUN 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2009
  • Diundangkan: 29 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
100/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Berharga Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
    PMK 83 TAHUN 2023

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2023
    • Diundangkan: 01 Sep 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    194/PMK.07/2022

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 14 Des 2022
    • Diundangkan: 16 Des 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
      138/PMK.08/2019

      Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 07 Okt 2019
      • Diundangkan: 07 Okt 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      UU 11 TAHUN 2020

      Cipta Kerja

      • Ditetapkan: 02 Nov 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sukuk nasional...
      • pembiayaan infrastruktur...
      • instrumen investasi syariah...
      • pengembangan pasar modal...
      • kebijakan fiskal...