JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 193 hasil yang relevan dengan "validasi e-SPT PPh 21 "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
PERPAJAKAN | GROSS SPLIT
PP 53 TAHUN 2017

Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

  • Ditetapkan: 28 Nov 2017
  • Diundangkan: 28 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
PENATAUSAHAAN | PIUTANG
PER-23/BC/2018

Pedoman Penatausahaan Piutang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 21 Des 2018
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | IMPOR SEMENTARA
PER-02/BC/2018

Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara

  • Ditetapkan: 26 Jan 2018
  • Diundangkan: 26 Jan 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2023
  • Diundangkan: 06 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
157/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementeria...

  • Ditetapkan: 05 Nov 2019
  • Diundangkan: 05 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 141 TAHUN 2023

Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia

  • Ditetapkan: 10 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2020

Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 16 Des 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
EODB | BIDANG BEA CUKAI | PUSAT LOGISTIK BERIKAT
28/PMK.04/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2018
  • Diundangkan: 28 Mar 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 173 TAHUN 2023

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • validasi e-SPT PPh 21...
  • cara pengisian e-SPT PPh 21...
  • tata cara pelaporan PPh 21...
  • aturan pajak penghasilan karyawan...
  • efisiensi pelaporan pajak digital...