JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.356 hasil yang relevan dengan "wajib pajak "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
PER-16/PJ/2025

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap ...

  • Ditetapkan: 13 Agu 2025
  • Diundangkan: 13 Agu 2025
Thumbnail
WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI | PENURUNAN TARIF PAJAK
238/PMK.03/2008

Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

  • Ditetapkan: 30 Des 2008
  • Diundangkan: 30 Des 2008
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
KEP-26/PJ/PJ.06/2023

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG SECARA JABATAN DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJ...

  • Ditetapkan: 21 Des 2023
  • Diundangkan: 21 Des 2023
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | NORMA PERHITUNGAN
634/KMK.04/1994

Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

  • Ditetapkan: 29 Des 1994
  • Diundangkan: 29 Des 1994
Thumbnail
BIDANG PAJAK
KepDJP KEP-95/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2019
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEP-95/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2019
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PER-07/PJ/2020

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan P...

  • Ditetapkan: 17 Apr 2020
Thumbnail
TATACARA PEMOTONGAN | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
111/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEGIATAN USAHA | PAJAK PENGHASILAN
PerDJP 10/PJ/2009

Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha.

  • Ditetapkan: 11 Feb 2009
Thumbnail
BIDANG PAJAK
200/PMK.03/2015

Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sekt...

  • Ditetapkan: 10 Nov 2015
  • Diundangkan: 10 Nov 2015

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 136

Loading...
Quick Look - ??
  • wajib pajak individu...
  • compliance pajak...
  • layanan konsultasi pajak...
  • kebijakan perpajakan Indonesia...
  • hak dan kewajiban wajib pajak...