JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 454 hasil yang relevan dengan "pelayanan publik "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
    111/PMK.07/2012

    Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Jun 2012
    • Diundangkan: 29 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      64/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        113/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
          104/PMK.010/2016

          Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

          • Ditetapkan: 30 Jun 2016
          • Diundangkan: 30 Jun 2016

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEJAKSAAN | BARANG RAMPASAN
          13/PMK.06/2018

          Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

          • Ditetapkan: 08 Feb 2018
          • Diundangkan: 08 Feb 2018
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          84/PUU-IX/2011

          Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            142/PMK.02/2018

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

            • Ditetapkan: 29 Okt 2018
            • Diundangkan: 29 Okt 2018
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
            68/PMK.05/2015

            Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

            • Ditetapkan: 27 Mar 2015
            • Diundangkan: 27 Mar 2015
            • 1
            • ...
            • 39
            • 40
            • 41
            • ...
            • 46

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pelayanan publik kementerian keuangan...
            • transparansi anggaran negara...
            • manajemen keuangan daerah...
            • efisiensi pengelolaan pajak...
            • inovasi layanan perpajakan...