JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 459 hasil yang relevan dengan "validasi data perpajakan dengan Python "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
30/PUU-X/2012

Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    70 P/HUM/2013

    Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
      268/PMK.03/2015

      Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

      • Ditetapkan: 31 Des 2015
      • Diundangkan: 31 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      217/PMK.02/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
      127/PMK.05/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 24 Sep 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
      240/PMK.03/2014

      Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure).

      • Ditetapkan: 22 Des 2014
      • Diundangkan: 22 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
      220/PMK.05/2016

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PEMBAYARAN KEMBALI
      218/PMK.02/2014

      Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan...

      • Ditetapkan: 05 Des 2014
      • Diundangkan: 05 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
      14/PMK.09/2017

      Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 13 Feb 2017
      • Diundangkan: 13 Feb 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | VERIFIKASI
      146/PMK.03/2012

      Tata Cara Verifikasi.

      • Ditetapkan: 10 Sep 2012
      • Diundangkan: 10 Sep 2012

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 39
      • 40
      • 41
      • ...
      • 46

      Loading...
      Quick Look - ??
      • validasi data perpajakan dengan Python...
      • otomatisasi laporan pajak menggunakan Python...
      • analisis data pajak menggunakan Pandas...
      • deteksi anomali data perpajakan...
      • pengolahan data keuangan dengan Python...