JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 4.043 hasil yang relevan dengan "keuangan negara "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN USAHA MILIK NEGARA | PEMINDAHTANGANAN
89/KMK.013/1991

Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Jan 1991
  • Diundangkan: 25 Jan 1991

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
770/KMK.04/1990

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan Dan Bea Siswa

  • Ditetapkan: 14 Jul 1990
  • Diundangkan: 14 Jul 1990

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
747/KMK.04/1990

Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu

  • Ditetapkan: 28 Jun 1990
  • Diundangkan: 28 Jun 1990

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | TABUNGAN
1442/KMK.04/1988

Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  • Ditetapkan: 14 Nov 1988
  • Diundangkan: 14 Nov 1988

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HIMPUNAN PERATURAN
356/KMK.04/1986

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Paja...

  • Ditetapkan: 10 Mei 1986
  • Diundangkan: 10 Mei 1986
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
84/KMK.04/1986

Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Serta A...

  • Ditetapkan: 14 Feb 1986
  • Diundangkan: 14 Feb 1986
Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT KETERANGAN | FISKAL LUAR NEGERI
830/KMK.04/1986

Pembebasan Dari Pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Wilayah Republi...

  • Ditetapkan: 04 Okt 1986
  • Diundangkan: 04 Okt 1986

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BRUTO | NORMA PERHITUNGAN
759/KMK.04/1986

Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

  • Ditetapkan: 25 Agu 1986
  • Diundangkan: 25 Agu 1986

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HIMPUNAN PERATURAN
914/KMK.04/1986

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupia...

  • Ditetapkan: 25 Okt 1986
  • Diundangkan: 25 Okt 1986

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
828/KMK.04/1986

Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri

  • Ditetapkan: 02 Okt 1986
  • Diundangkan: 02 Okt 1986

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 399
  • 400
  • 401
  • ...
  • 405

Loading...
Quick Look - ??
  • keuangan negara...
  • anggaran pemerintah...
  • pengelolaan pajak...
  • kebijakan fiskal...
  • transparansi anggaran...