JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 468 hasil yang relevan dengan "Sanksi Pajak "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    44/PUU-IX/2011

    Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      46 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
        16/PMK.03/2011

        Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Jan 2011
        • Diundangkan: 24 Jan 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        73 P/HUM/2013

        Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PIUTANG BEA MASUK | TATACARA PENGHAPUSAN
          71/PMK.04/2012

          Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

          • Ditetapkan: 08 Mei 2012
          • Diundangkan: 08 Mei 2012

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
          256/PMK.03/2014

          Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

          • Ditetapkan: 30 Des 2014
          • Diundangkan: 30 Des 2014

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN
          17/PMK.03/2011

          Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

          • Ditetapkan: 24 Jan 2011
          • Diundangkan: 24 Jan 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
          27/PMK.05/2013

          Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

          • Ditetapkan: 22 Jan 2013
          • Diundangkan: 22 Jan 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          23/PUU-IX/2011

          Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 41
            • 42
            • 43
            • ...
            • 47

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Sanksi Pajak...
            • Kepatuhan Pajak...
            • Peraturan Perpajakan...
            • Kebijakan Fiskal...
            • Pengawasan Pajak...