JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 445 hasil yang relevan dengan "bencana alam "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PENERIMAAN NEGARA
32/PMK.05/2014

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

  • Ditetapkan: 10 Feb 2014
  • Diundangkan: 10 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPOR SEMENTARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
142/PMK.04/2011

Impor Sementara.

  • Ditetapkan: 25 Agu 2011
  • Diundangkan: 05 Sep 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    222/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
    223/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

    • Ditetapkan: 15 Des 2015
    • Diundangkan: 15 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
    241/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

    • Ditetapkan: 27 Des 2012
    • Diundangkan: 27 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
    101/PMK.05/2010

    Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2010
    • Diundangkan: 12 Mei 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
      PP 75 TAHUN 2005

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 30 Des 2005
      • Diundangkan: 30 Des 2005

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 41
      • 42
      • 43
      • 44
      • 45

      Loading...
      Quick Look - ??
      • bantuan keuangan bencana alam...
      • manajemen risiko bencana...
      • dana tanggap darurat...
      • mitigasi bencana dan pengelolaan keuangan...
      • kebijakan fiskal dalam pemulihan bencana...