JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 475 hasil yang relevan dengan "program pengembangan ekonomi berbasis data "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PERUBAHAN | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
    129/PMK.08/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pem...

    • Ditetapkan: 23 Agu 2016
    • Diundangkan: 23 Agu 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
    81/PMK.010/2020

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

    • Ditetapkan: 03 Jul 2020
    • Diundangkan: 03 Jul 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
    109/PMK.04/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
    223/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

    • Ditetapkan: 15 Des 2015
    • Diundangkan: 15 Des 2015
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    41/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
      19/PMK.03/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

      • Ditetapkan: 19 Feb 2018
      • Diundangkan: 19 Feb 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG IMPOR | PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
      34/PMK.010/2017

      Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

      • Ditetapkan: 01 Mar 2017
      • Diundangkan: 01 Mar 2017

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 41
      • 42
      • 43
      • ...
      • 48

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengembangan ekonomi digital...
      • analisis data ekonomi...
      • kebijakan fiskal berbasis data...
      • inovasi dalam penganggaran...
      • pemodelan ekonomi terapan...