JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 462 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dan partisipasi publik "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN | PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
71/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

  • Ditetapkan: 31 Mar 2010
  • Diundangkan: 31 Mar 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
52/PUU-IX/2011

Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | IURAN
      248/PMK.02/2016

      Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
      259/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      222/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
          263/PMK.05/2014

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

          • Ditetapkan: 31 Des 2014
          • Diundangkan: 31 Des 2014
          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          1/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 41
            • 42
            • 43
            • ...
            • 47

            Loading...
            Quick Look - ??
            • transparansi pajak...
            • partisipasi masyarakat...
            • akuntabilitas publik...
            • kebijakan perpajakan yang inklusif...
            • keterbukaan informasi keuangan...