JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.004 detik
Thumbnail
PT INHUTANI I | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 72 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Inhutani I.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011
Thumbnail
MODAL SAHAM | PT PELABUHAN INDONESIA I
PP 79 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia I.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PENDIRIAN
PP 69 TAHUN 2011

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011
Thumbnail
KABUPATEN/KOTA | TAHUN ANGGARAN 2012
PERPRES 96 TAHUN 2011

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 30 Des 2011
  • Diundangkan: 30 Des 2011
Thumbnail
HIBAH DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PP 2 TAHUN 2012

Hibah Daerah.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012
Thumbnail
Tidak Berlaku
JENIS DAN TARIF | BMKG
PP 4 TAHUN 2012

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ALOKASI DANA BAGI HASIL
01/PMK.07/2012

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012
Thumbnail
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN | TAHUN ANGGARAN 2012
02/PMK.07/2012

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 3 TAHUN 2012

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012
Thumbnail
TRAKTAT PELARANGAN | NUKLIR
UU 1 TAHUN 2012

Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).

  • Ditetapkan: 04 Jan 2012
  • Diundangkan: 04 Jan 2012
  • 1
  • ...
  • 437
  • 438
  • 439
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??