JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 488 hasil yang relevan dengan "kebijakan anggaran daerah "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
266/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
271/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
18/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
      171/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2013
      • Diundangkan: 29 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN | IURAN PENSIUN
      243/PMK.02/2016

      Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
      14/PMK.05/2013

      Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2013
      • Diundangkan: 04 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
      223/PMK.05/2015

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

      • Ditetapkan: 15 Des 2015
      • Diundangkan: 15 Des 2015
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        60/PUU-IX/2011

        PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 43
          • 44
          • 45
          • ...
          • 49

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan anggaran daerah...
          • efisiensi penggunaan anggaran...
          • transparansi laporan keuangan...
          • pengelolaan keuangan daerah...
          • perencanaan dan evaluasi anggaran...