JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 463 hasil yang relevan dengan "pajak dan penguatan program pendidikan nasional "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      41/PMK.09/2010

      Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 22 Feb 2010
      • Diundangkan: 22 Feb 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
      PP 38 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2009
      • Diundangkan: 28 Mei 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
        PP 36 TAHUN 2008

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

        • Ditetapkan: 19 Mei 2008
        • Diundangkan: 19 Mei 2008

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
        PP 22 TAHUN 1997

        Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

        • Ditetapkan: 07 Jul 1997
        • Diundangkan: 07 Jul 1997
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEUANGAN | PERIMBANGAN
        UU 25 TAHUN 1999

        Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

        • Ditetapkan: 17 Mei 1999
        • Diundangkan: 17 Mei 1999
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
        UU 13 TAHUN 1985

        Bea Meterai

        • Ditetapkan: 27 Des 1985
        • Diundangkan: 27 Des 1985

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 44
        • 45
        • 46
        • 47

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pajak inklusif untuk pendidikan...
        • pendanaan pendidikan nasional melalui pajak...
        • kebijakan pajak untuk pengembangan sumber daya manusia...
        • optimalisasi pajak untuk peningkatan kualitas pendidikan...
        • transparansi pengelolaan pajak dan pendidikan...