JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 482 hasil yang relevan dengan "pendanaan pemerintah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENETAPAN
PP 30 TAHUN 2006

Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

  • Ditetapkan: 14 Sep 2006
  • Diundangkan: 14 Sep 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
198/PMK.07/2009

Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 03 Des 2009
  • Diundangkan: 03 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
194/PMK.02/2011

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 01 Des 2011
  • Diundangkan: 01 Des 2011
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    145/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
      PP 90 TAHUN 2010

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Des 2010
      • Diundangkan: 27 Des 2010

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
      PP 56 TAHUN 2005

      Sistem Informasi Keuangan Daerah

      • Ditetapkan: 09 Des 2005
      • Diundangkan: 09 Des 2005

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 45
      • 46
      • 47
      • 48
      • 49

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pendanaan proyek infrastruktur...
      • bantuan keuangan untuk daerah...
      • subsidi pemerintah...
      • program bantuan sosial...
      • pengelolaan anggaran negara...