JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 504 hasil yang relevan dengan "perpajakan e-commerce dan startup "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
FAKTUR PAJAK | BIDANG PAJAK
84/PMK.03/2012

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

  • Ditetapkan: 06 Jun 2012
  • Diundangkan: 06 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
68/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2015
  • Diundangkan: 27 Mar 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
    143/PMK.04/2011

    Gudang Berikat.

    • Ditetapkan: 26 Agu 2011
    • Diundangkan: 05 Sep 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | VERIFIKASI
    146/PMK.03/2012

    Tata Cara Verifikasi.

    • Ditetapkan: 10 Sep 2012
    • Diundangkan: 10 Sep 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
    39/PMK.03/2016

    Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

    • Ditetapkan: 22 Mar 2016
    • Diundangkan: 22 Mar 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
    62/PMK.03/2012

    Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

    • Ditetapkan: 26 Apr 2012
    • Diundangkan: 26 Apr 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAKSANA
      241/PMK.01/2015

      Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 22 Des 2015
      • Diundangkan: 22 Des 2015
      • 1
      • ...
      • 46
      • 47
      • 48
      • ...
      • 51

      Loading...
      Quick Look - ??
      • perpajakan e-commerce...
      • pajak untuk startup...
      • regulasi pajak digital...
      • kewajiban perpajakan usaha online...
      • insentif pajak untuk startup...