JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15943 (Release-35)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.011 detik
    Thumbnail
    PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT | PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT
    617/KMK.04/2004

    Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 116/KMK.04/2003 tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan ...

    • Ditetapkan: 30 Des 2004
    • Diundangkan: 30 Des 2004
    Thumbnail
    PT ARTAKREASI DANEKATAMA | PENETAPAN
    621/KMK.04/2004

    Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) Kepada P...

    • Ditetapkan: 31 Des 2004
    • Diundangkan: 31 Des 2004
    Thumbnail
    KAWASAN BERIKAT | PENETAPAN
    622/KMK.04/2004

    Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) Kepada P...

    • Ditetapkan: 31 Des 2004
    • Diundangkan: 31 Des 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
    UU 13 TAHUN 1985

    Bea Meterai

    • Ditetapkan: 27 Des 1985
    • Diundangkan: 27 Des 1985
    Thumbnail
    BANK INDONESIA | BUNGA DEPOSITO
    PP 131 TAHUN 2000

    Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

    • Ditetapkan: 15 Des 2000
    Thumbnail
    PERBENDAHARAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 1 TAHUN 2004

    Perbendaharaan Negara.

    • Ditetapkan: 14 Jan 2004
    • Diundangkan: 14 Jan 2004
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
    UU 33 TAHUN 2004

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 15 Okt 2004
    • Diundangkan: 15 Okt 2004
    Thumbnail
    TENTARA NASIONAL INDONESIA
    UU 34 TAHUN 2004

    Tentara Nasional Indomesia

    • Ditetapkan: 16 Okt 2004
    • Diundangkan: 16 Okt 2004
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | PERUSAHAAN PERSEROAN
    PP 5 TAHUN 2005

    Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

    • Ditetapkan: 07 Feb 2005
    • Diundangkan: 07 Feb 2005
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
    31/PMK.07/2005

    Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mei 2005
    • Diundangkan: 23 Mei 2005
    • 1
    • ...
    • 474
    • 475
    • 476
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??