JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 540 hasil yang relevan dengan "implementasi e-procurement dalam pengadaan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PENYEDIA BARANG/JASA
139/PMK.01/2012

Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 24 Agu 2012
  • Diundangkan: 24 Agu 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
61/PMK.02/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

  • Ditetapkan: 12 Mei 2017
  • Diundangkan: 12 Mei 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
    112/PMK.07/2016

    Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

    • Ditetapkan: 12 Jul 2016
    • Diundangkan: 12 Jul 2016
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
      190/PMK.05/2012

      Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2012
      • Diundangkan: 29 Nov 2012

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KREDITOR SWASTA ASING | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
      14/PMK.08/2012

      Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

      • Ditetapkan: 30 Jan 2012
      • Diundangkan: 30 Jan 2012

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 47
      • 48
      • 49
      • ...
      • 54

      Loading...
      Quick Look - ??
      • e-procurement pemerintah...
      • digitalisasi pengadaan barang dan jasa...
      • transparansi pengadaan publik...
      • sistem e-procurement Kementerian Keuangan...
      • efisiensi anggaran melalui e-procurement...