JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 486 hasil yang relevan dengan "pajak atas barang mewah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBERITAHUAN PABEAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
48/PMK.04/2012

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel...

  • Ditetapkan: 20 Mar 2012
  • Diundangkan: 20 Mar 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    41 P/HUM/2015

    Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | SUBSIDI BAHAN BAKAR
      2/PMK.02/2015

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggun...

      • Ditetapkan: 06 Jan 2015
      • Diundangkan: 06 Jan 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERBANGAN ASING | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
      PP 26 TAHUN 2005

      Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional.

      • Ditetapkan: 30 Mei 2005
      • Diundangkan: 30 Mei 2005

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
        62/PMK.04/2011

        Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

        • Ditetapkan: 30 Mar 2011
        • Diundangkan: 30 Mar 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        73 P/HUM/2013

        Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
          259/PMK.04/2010

          Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

          • Ditetapkan: 31 Des 2010
          • Diundangkan: 31 Des 2010

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          128/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 47
            • 48
            • 49

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pajak barang mewah...
            • regulasi pajak barang mewah...
            • pemungutan pajak barang mewah...
            • dampak pajak barang mewah terhadap ekonomi...
            • kebijakan fiskal pajak barang mewah...